Wali Kota Langsa Buka Suara soal Jadup Tahap III, Tegaskan Bantuan Korban Banjir Tidak Dibatalkan!

Wali Kota Langsa Jeffry Sentana S. Putra memberikan klarifikasi terkait informasi pembatalan penyaluran Jaminan Hidup (Jadup) tahap III bagi korban banjir. Ia menegaskan bantuan tersebut masih dalam proses administrasi dan pengusulan anggaran.

NANGGROE POST – LANGSA, Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S. Putra, menegaskan bahwa penyaluran bantuan Jaminan Hidup (Jadup) tahap III bagi masyarakat korban bencana banjir belum dibatalkan. Ia membantah informasi yang beredar mengenai penghentian penyaluran bantuan tersebut dan memastikan prosesnya masih berjalan melalui tahapan administrasi serta pengusulan anggaran.

Penegasan itu disampaikan Jeffry melalui status WhatsApp pribadinya pada Minggu (15/11/2026). Dalam keterangannya, ia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi mengenai pembatalan bantuan sebelum memperoleh kepastian dari pihak berwenang.

Menurut Jeffry, berdasarkan informasi terakhir yang diterima Pemerintah Kota Langsa, penyaluran Jadup tahap III masih berada dalam proses. Saat ini terdapat perubahan Rencana Induk (Renduk) penanganan bencana yang berkaitan dengan tahapan pengusulan pencairan anggaran melalui kementerian dan lembaga terkait.

Perubahan Rencana Induk Memengaruhi Proses Pengusulan

Dalam unggahannya, Jeffry menjelaskan bahwa perubahan Rencana Induk dalam penanganan bencana di Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas RI) menjadi bagian dari proses administrasi sebelum pengusulan pencairan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI).

Ia secara tegas membantah kabar yang menyebut bantuan tersebut telah dibatalkan.

“Tidak benar adanya pembatalan penyaluran Jadup tahap III. Informasi terakhir kepada Pemko Langsa, Jadup tahap III masih dalam proses. Terjadi perubahan Rencana Induk (Renduk) dalam penanganan bencana di Kemensos RI pada Bappenas RI guna proses pengusulan pencairan pada Kemenkeu RI,” tulis Jeffry.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan masih membutuhkan penyelesaian sejumlah tahapan administratif dan pengusulan anggaran. Dengan demikian, informasi mengenai pembatalan bantuan tidak sesuai dengan keterangan terakhir yang diterima Pemerintah Kota Langsa.

Wali Kota Minta Masyarakat Tidak Menyebarkan Informasi Belum Terverifikasi

Selain memberikan klarifikasi mengenai kelanjutan Jadup tahap III, Jeffry juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi terkait bantuan bencana.

Ia menilai penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi menimbulkan keresahan, terutama bagi masyarakat terdampak banjir yang masih menantikan kepastian mengenai penyaluran bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Wali Kota Langsa tersebut juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi bohong dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukannya. Karena itu, masyarakat diminta memastikan kebenaran suatu informasi melalui sumber resmi sebelum membagikannya kepada orang lain.

Klarifikasi ini menjadi penting mengingat bantuan Jaminan Hidup merupakan salah satu bentuk dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kepastian mengenai proses penyalurannya dibutuhkan agar warga memperoleh informasi yang benar dan tidak diliputi kekhawatiran akibat kabar yang belum jelas kebenarannya.

Penyaluran Jadup Tahap III Masih Menunggu Proses Administrasi

Bantuan Jaminan Hidup atau Jadup merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan membutuhkan proses pendataan, penyesuaian rencana penanganan, serta mekanisme administrasi dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi bagian penting dalam proses tersebut, khususnya ketika terdapat perubahan rencana penanganan bencana yang berpengaruh terhadap pengusulan anggaran.

Bagi masyarakat korban banjir di Kota Langsa, informasi mengenai perkembangan Jadup tahap III menjadi perhatian karena berkaitan dengan kepastian dukungan pemerintah setelah bencana. Oleh sebab itu, penyampaian informasi secara terbuka dan berdasarkan perkembangan resmi sangat diperlukan.

Berdasarkan penjelasan Wali Kota Langsa, hingga keterangan tersebut disampaikan, penyaluran Jadup tahap III belum dinyatakan batal. Prosesnya masih berlanjut dan menunggu penyelesaian administrasi serta pengusulan pencairan anggaran melalui kementerian terkait.

Masyarakat diharapkan mengikuti perkembangan informasi melalui Pemerintah Kota Langsa dan instansi berwenang agar tidak terpengaruh kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.

Tulis Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *