NANGGROE POST – BANDA ACEH, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memastikan Konferensi Provinsi (Konferprov) XIII PWI Aceh tetap dilaksanakan sesuai jadwal pada 20–22 November 2026. Keputusan ini sekaligus memberikan kepastian bahwa M. Nasir Nurdin masih memiliki hak untuk mengikuti proses pencalonan Ketua PWI Aceh meskipun terdapat pengaduan terhadap dirinya yang sedang diperiksa Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Kepastian tersebut tertuang dalam surat PWI Pusat Nomor 1066/PWI-P/LXXX/XI/2026 tertanggal 14 November 2026 yang ditujukan kepada Ketua PWI Aceh, M. Nasir Nurdin. Surat itu memuat keputusan dan arahan mengenai pelaksanaan Konferprov XIII PWI Aceh.
Dokumen yang ditandatangani Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Sekretaris Jenderal M. Selamet Susanto tersebut menegaskan bahwa Pengurus Harian PWI Pusat telah memutuskan untuk melanjutkan konferensi sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan.
Rangkaian kegiatan persiapan dijadwalkan berlangsung pada 20–21 November 2026, sedangkan pelaksanaan konferensi dijadwalkan pada 22 November 2026.
PWI Pusat Tegaskan Hak Pencalonan Nasir Nurdin
Keputusan melanjutkan konferensi merupakan langkah organisatoris lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Surat Pengurus PWI Pusat Nomor 1044/PWI-P/LXXX/XI/2026. Kebijakan tersebut diambil setelah mempertimbangkan perkembangan penanganan pengaduan oleh Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Dalam surat itu, PWI Pusat menegaskan bahwa keputusan melanjutkan Konferprov XIII tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi seluruh ketentuan organisasi. Persyaratan peserta, kuorum, pencalonan, tata tertib, hingga keabsahan setiap tahapan tetap harus dipenuhi.
Secara khusus, PWI Pusat juga memberikan penjelasan mengenai pengaduan Adnan NS terhadap Nasir Nurdin yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Menurut penegasan dalam surat tersebut, pengaduan yang masih diperiksa tidak secara otomatis menggugurkan hak pencalonan Nasir Nurdin.
Selama belum terdapat putusan yang sah dan berlaku serta menimbulkan akibat hukum terhadap hak pencalonannya, Nasir tetap dapat mengikuti proses pemilihan Ketua PWI Aceh, sepanjang memenuhi seluruh persyaratan lainnya.
PWI Pusat juga menekankan bahwa keputusan melanjutkan konferensi bukan merupakan penilaian maupun putusan terhadap pokok pengaduan. Proses pemeriksaan tetap menjadi kewenangan independen Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Keberatan Muhammad Saleh Diserahkan kepada Dewan Kehormatan
Selain membahas jadwal konferensi dan persoalan pencalonan Nasir Nurdin, surat PWI Pusat tersebut turut menanggapi keberatan Muhammad Saleh yang disampaikan melalui surat tertanggal 13 November 2026.
Menanggapi hal tersebut, Pengurus PWI Pusat menyatakan tetap berpedoman pada keputusan sebelumnya. Adapun pemeriksaan dan penetapan status keanggotaan Muhammad Saleh diserahkan kepada Dewan Kehormatan PWI Pusat.
Dengan demikian, persoalan status keanggotaan Muhammad Saleh akan diproses melalui mekanisme organisasi sesuai kewenangan Dewan Kehormatan. Penanganan persoalan tersebut menjadi bagian tersendiri dan tidak mengubah keputusan PWI Pusat untuk melanjutkan penyelenggaraan Konferprov XIII PWI Aceh.
Seluruh Bakal Calon Wajib Teken Pakta Integritas
Untuk memastikan proses pemilihan berlangsung tertib dan demokratis, PWI Pusat meminta seluruh bakal calon maupun calon Ketua PWI Aceh menandatangani Pakta Integritas.
Melalui pakta tersebut, setiap kandidat diminta berkomitmen mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), menjaga independensi organisasi, serta menolak praktik politik uang, intimidasi, dan manipulasi dukungan.
Para kandidat juga diminta menghormati hak setiap anggota untuk memilih dan dipilih sesuai ketentuan organisasi. Komitmen tersebut diharapkan dapat menjaga integritas proses pemilihan serta mencegah tindakan yang berpotensi mengganggu jalannya konferensi.
Selain itu, PWI Pusat menugaskan tiga pengurus untuk melakukan koordinasi, pendampingan, pemantauan, dan pengawasan terhadap seluruh tahapan Konferprov XIII PWI Aceh.
Ketiga pengurus tersebut adalah Zulkifli Gani Ottoh, Novrizon Burman, dan Anrico Pasaribu. Mereka ditugaskan untuk memastikan pelaksanaan konferensi berjalan sesuai keputusan dan arahan organisasi.
Administrasi Konferensi Harus Sesuai Aturan Organisasi
PWI Aceh bersama Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) juga diminta memastikan seluruh kebutuhan administrasi konferensi dipersiapkan dengan baik.
Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi daftar pemilih, verifikasi peserta, pemeriksaan persyaratan calon, pemenuhan kuorum, hingga mekanisme pemilihan. Seluruh tahapan tersebut harus berpedoman pada AD/ART dan Peraturan Organisasi PWI.
Kelengkapan administrasi dan kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam menjaga keabsahan proses konferensi. Karena itu, panitia dan seluruh pihak terkait diminta menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Keputusan PWI Pusat ini memberikan kepastian mengenai kelanjutan agenda organisasi PWI Aceh sekaligus memperjelas bahwa proses pengaduan terhadap Nasir Nurdin tidak otomatis menghentikan hak pencalonannya.
PWI Pusat berharap seluruh bakal calon, pengurus, panitia, dan anggota PWI Aceh dapat menghormati keputusan serta menjalankan tanggung jawab masing-masing demi kelancaran konferensi.
Konferprov XIII PWI Aceh diharapkan berlangsung tertib, lancar, demokratis, dan bermartabat pada 22 November 2026. Melalui forum tersebut, anggota PWI Aceh akan menentukan kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

